TEMPO.CO, Jakarta - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah ingin mengintegrasikan desk-desk Papua yang tersebar di sejumlah kementerian/lembaga. Selama ini pendekatan tentang Papua tersebar di beberapa kementerian/lembaga berupa desk-desk Papua.
"Soal kesejahteraan ada di Bappenas, di Polhukam untuk keamanannya. Nah, kami melihat bagaimana mengintegrasikan ini, bagaimana pembangunan kesejahteraan didukung dengan ketertiban hukum, tata kelola pemerintahan yang baik," kata Jaleswari saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
Menurut Jaleswari, dalam rapat itu juga disinggung mengenai masalah HAM di Papua. Namun, kata dia, pemerintah membahas masalah ini dalam konsep pembangunan Papua secara integratif.
Selain itu, rapat kali ini membahas pula tentang penerbitan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. "Sebenarnya ini normal saja karena Inpres Nomor 9 tahun 2017 ini sudah selesai 2019 kemarin. Ini melanjutkan saja bahwa salah satu fokus Presiden tentang Papua adalah soal membangun kesejahteraan Papua," kata Jaleswari.
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan pemerintah berencana menyatukan desk-desk Papua di sejumlah kementerian/lembaga. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat di sana.
"Ada gagasan yang kami bicarakan dengan Presiden (Joko Widodo atau Jokowi). Agar holistik tadi kami bicarakan kemungkinan agar disatukan, di bawah satu payung," katanya saat membuka Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW. Marriott, Kuningan, Jakarta, pada Selasa, 17 Desember 2019.
Ia mencontohkan jika Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib membangun jalan raya. PT Pertamina harus membangun pom bensin, Kemenko Polhukam harus menjamin keamanannya, dan seterusnya. “Itu yang namanya holistik, tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu kadang kala hilang," ucap Mahfud saat itu.
